Text
UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) & Undang - Undang PDP 2022 (UU RI No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi / Redaksi Sinar Grafika
Judul : UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) & Undang - Undang PDP 2022 (UU RI No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Pengarang : Redaksi Sinar Grafika
Edisi : Cet. 1
Penerbit : Sinar Grafika : Jakarta, 2024.
Deskripsi Fisik : viii, 206 hlm.; 21 cm.
Klasifikasi : 340.57
Jumlah Eksemplar : 3 Eks
ISBN : 9786233911726
Buku ini berisi tentang UU ITE 2024 dan dilengkapi dengan Undang - Undang RI No.27 Tahun 2022
Abstrak Informatif :
Undang-Undang No 1 Tahun 2024 ini semakin menyempurnakan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 ini juga melengkapi materi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengatur identitas digital, sertifikasi elektronik (Pasal 13A), perlindungan anak dalam sistem elektronik (Pasal 16A-16B), kontrak elektronik internasional, serta peran pemerintah dalam ekosistem digital (Pasal 40A). UU PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi)Merupakan payung hukum komprehensif pertama di Indonesia yang mengatur pemrosesan data pribadi untuk melindungi hak dasar warga negara. Mengatur kewajiban pengendali dan pemroses data, hak subjek data pribadi (perorangan), serta sanksi administratif dan pidana atas penyalahgunaan data. Membagi data menjadi data pribadi umum dan khusus, serta mewajibkan persetujuan (consent) dalam setiap pemrosesan data. Kedua undang-undang ini saling melengkapi untuk mengatur ruang siber yang aman, adil, dan bertanggung jawab di Indonesia.
Sudah divalidasi
Tidak tersedia versi lain